Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik , PPID Anambas Gelar Sosialisasi Tingkat Kecamatan Dan Desa

Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik , PPID Anambas Gelar Sosialisasi Tingkat Kecamatan Dan Desa

  • Wednesday, 27 February 2019

Diskominfotik KKA - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengelar sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor kecamatan Siantan, kamis, (07/02/19).
 
Kegiatan ini tidak hanya laksanakan di Kecamatan Siantan saja,  namun juga di enam Kecamatan lainnya yakni,  kec. Siantan Selatan, kec. Palmatak, kec. Siantan tengah, kec. Siantan Timur, Kec. jemaja dan jemaja timur.
 
untuk mencapai terciptanya dan sinergitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa, maka perlu dilakukan sosialisasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bahwa  untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat Desa dalam memperoleh akses informasi publik Desa yang pastisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa.
 
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Diskominfotik, Sekretaris Camat Siantan, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, Kepala Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi, Sekretaris Kelurahan, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kecamatan Siantan.
 
Sekretaris Kecamatan Siantan, Iing Suindar sangat mendukung dengan adanya sosialisasi PPID tingkat Kecamatan dan Desa. "di era keterbukaan informasi publik, sehingga informasi-informasi ini lebih terorganisir dari Kabupaten sampai ke tingkat Desa dan tidak simpang siur, masyarakat dapat dengan mudah melihat dan mengakses informasi tersebut," tuturnya.
 
Sekretaris Diskominfotik, Hamka Lubis memaparkan ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum asas keterbukaan informasi publik, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, "artinya dasar hukum inilah yang menjadi acuan bagi kita untuk mengelola Keterbukaan Informasi Publik sampai di tingkat Desa , " ujarnya saat memberikan pemaparan.
 
Ia juga berharap dengan adanya sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ini dapat menjadi pemahaman bagi peserta yang hadir (Pejabat Desa) dalam melaksanakannya sehingga terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kepulauan Anambas ini.
 


*Bidang Komunikasi dan Informasi-Diskominfotik KKA

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.